RSS

Arsip Kategori: Kuliah

Outsourcing : Etis gak sih?!

Beberapa waktu yang lalu sempet banget dipusingkan oleh pertanyaan serupa. Saya dan kelompok etbis sudah mempersiapkan makalah jauh-jauh hari sebelum giliran kami presentasi. H-1 presentasi, saya iseng-iseng ngeprint UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena malam itu saya insomnia berat dan gak tau kenapa, kok malah ambil UU yg sudah saya print dan kemudian saya baca.

Well, pukul 03.00 saya baru kelar baca UU. Ternyata…, saya salah paham.

Oke, mari dibahas satu persatu.

Apa itu outsourcing?

Pengertian outsourcing (Alih Daya) secara khusus didefinisikan oleh Maurice F Greaver II, pada bukunya Strategic Outsourcing, A Structured Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives, dijabarkan sebagai berikut :

“Strategic use of outside parties to perform activities, traditionally handled by internal staff and respurces.” Menurut definisi Maurice Greaver, Outsourcing (Alih Daya) dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama. (1999)

Garis terpentingnya disini adalah bahwa perusahaan melakukan pengalihan aktivitas perusahaan kepada pihak lain.

Kenapa harus melakukan outsourcing?

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan maka akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran.

Dewasa ini pada iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (production cost). Salah satu usahanya adalah dengan melakukan sistem outsourcing, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Garis besar tujuan perusahaan melakukan outsourcing adalah agar perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Tujuan ini baik adanya, namun pada pelaksanaannya, pengalihan ini menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan.

Outsourcing di Indonesia…

Dalam pasal 62 undang-undang no 13 thn 2003 tentang ketenagakerjaan

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”

Dengan adanya pasal tersebut berarti pemerintah telah melegalkan adanya praktek outsourcing di Indonesia. Beberapa aturan telah ditetapkan untuk mendukung adanya praktek outsourcing. Seperti mengenai kesejahteraan pegawai outsourcing, keselamatan kerja pegawai, pemberian upah dan beberapa hal lain.

Sekilas, jika melihat beberapa aturan yang telah ditetapkan, tidak ada hal yang dirugikan dari pekerja. Namun pada kenyataannya banyak timbul masalah dikemudian hari. Para pekerja mulai berdemo, mempertanyakan gaji dsb.

Bagi pegawai outsourcing, hendaknya sejak awal penandatanganan kontrak dengan provider service(perusahaan penyedia jasa), harap memperhatikan hak dan kewajiban pekerja yang tercantum di dalamnya. Kerap kali para pekerja tanpa pikir panjang, langsung menandatangani kontrak.

Perlu diketahui, bahwa pekerja outsourcing kebanyakan tidak menerima gajinya 100%. Singkatnya, perusahaan pengguna jasa akan memberikan gaji+management fee kepada perusahaan penyedia jasa. Selanjutnya, perusahaan penyedia jasa akan memberikan gaji kepada pekerja setelah dipotong sekitar 15%-30%. Lalu untuk apa 15%-30% tsb, jika perusahaan penyedia telah menerima management fee?

Sebelum pekerja outsourcing siap digunakan di perusahaan pengguna, pekerja harus mengikuti semacam training untuk meningkatkan skillnya. Pemberian training ini dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa. Jadi, 15%-30% gaji yang dipotong tsb untuk biaya training yang telah diberikan sebelumnya.

Kembali kepada masalah awal, sebenarnya outsourcing itu etis atau tidak?

Jawabnya etis tidak etis. Kok bisa?!

Kita harus kembali menelaah, sejauh mana ketiga belah pihak (pekerja, perusahaan penyedia, perusahaan pengguna) telah memenuhi kewajibannya masing-masing, sesuai dengan kontrak tertulis. Walaupun kadang pekerja lebih sering dirugikan, itu dikarenakan pekerja sering kurang teliti dalam penandatanganan kontrak di awal. Jika semuanya telah jelas diawal, dan ada kesepakatan dari semua pihak, outsourcing dapat berdampingan dengan etika yang ada.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 28 November 2011 in Kuliah